Foto : Wikipedia

Jakarta juga dikenal bernama Batavia. Tapi Sunda Kelapa juga diketahui sebagai nama lain dari Jakarta. Kira-kira mana nama yang lebih keren? Rasanya semua nama itu keren. Tapi sepertinya juga sulit dibandingkan, karena sejatinya di antara kota-kota lain di Indonesia, Jakarta merupakan kota yang paling banyak memiliki nama. Kerajaan Sunda, Fatahillah, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), pemerintah Hindia Belanda, dan Jepang turut andil memberikan nama atas bumi orang-orang Betawi.

Kronologi perubahan namanya dilakukan berkali-kali oleh setiap pemerintah yang berkuasa. Dan perjalanan untuk menjadi sebuah nama Jakarta sesungguhnya telah memakan waktu berabad-abad.

Berikut ini kronologi singkat pergantian dan perubahan nama Jakarta dari waktu ke waktu selama berabad-abad.

Tahun 1400 : Kerajaan Padjajaran memberinya nama Pelabuhan Sunda Kelapa.

 22 Juni 1527 : Pangeran Fatahilah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta.

4 Maret 1621 : Penjajah VOC Belanda merubahnya menjadi Stad Batavia.

1 April 1905 : Pemerintah Belanda menggantinya lagi menjadi Gemeente Batavia.

8 Januari 1935 : Pemerintah Belanda merubahnya menjadi Stad Gemeente Batavia.

8 Agustus 1942 : Penjajah Jepang mengganti namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi

7 September 1945 : Pemerintah Pusat memberikan nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta

20 Februari 1950 : Pemerintah Pusat merubahnya menjadi Stad Gemeente Batavia

24 Maret 1950 : Pemerintah Pusat menggantinya lagi menjadi Kota Praj'a Jakarta

18 Januari 1958 : Pemerintah Pusat merubah menjadi Kota Praja Djakarta Raya

28 Agustus 1961 : Pemerintah Pusat merubah lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

31 Agustus 1964 : Pemerintah Pusat menetapkan nama Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan tetap menjadikannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia bernama Jakarta hingga saat ini.

Nama kota Jakarta yang telah ditetapkan hanya sebatas di atas kertas dan umumnya digunakan pada urusan-urusan resmi. Sementara secara tidak resmi bebas boleh menyebut namanya yang mana saja. Dengan demikian untuk sebutan atau istilah, Jakarta saat ini juga masih relevan dikenal sebagai Sunda Kalapa, Batavia, ataupun Jayakarta.

Foto : Metro Sindo

Kondisi wilayah daratan Jakarta yang semakin rendah rupanya sudah dipantau negeri adidaya Amerika Serikat. Pada 27 Juli 2021, melalui Presidennya, Joe Biden sempat menyinggung kondisi pertanahan ibukota Indonesia yang semakin lama semakin rendah secara bertahap. Bahkan Biden memprediksikan Jakarta akan tenggelam dalam waktu 10 tahun ke depan.

Bicara soal daratan Jakarta yang berpotensi tenggelam, Singapura justru berkondisikan sebaliknya. Wilayah daratan negeri yang berukuran sangat kecil itu tidak pernah terancam tenggelam dan kehilangan luas daratannya. Justru area daratannya menjadi semakin semakin bertambah. Pada tahun 1965 luas daratan negerinya hanya 581 km², tapi lihat di tahun 2015, wilayah daratannya sudah bertambah 138 km². Dengan demikian luas daratan Singapura menjadi 719 km².

Singapura tak hanya mampu menjaga kestabilan luas daratannya, tapi juga mampu menambahnya. Lautan dirubahnya menjadi daratan dengan sistem reklamasi besar-besaran. Upaya reklamasi ini mulai dilakukan Singapura sejak permulaan abad 19 dan terus menerus dilakukan hingga saat ini. Rencananya pada tahun 2030 luas daratannya akan terus ditambah hingga 57 km² lagi.

Proyek tersebut disebut sebagai proyek berkebutuhan material pasir terbanyak di dunia. Singapura rogoh banyak sekali kocek kas negaranya untuk membeli pasir dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Sementara Indonesia sendiri mengeruk habis-habisan pasirnya untuk dijual ke Singapura hingga mendudukkan Indonesia menjadi negara sebagai pemasok pasir terbesar bagi Singapura. Hal ini membuat Indonesia mengalami kekurangan cadangan pasir yang akhirnya membuat harga pasir dalam negeri mengalami kenaikan.

Kekurangan cadangan pasir juga dialami Malaysia. Pada tahun 1997 pemerintah Malaysia menyetop ekspor pasir ke Singapura. Indonesia baru mengikuti langkah Malaysia 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007. Itu pun disebabkan sengketa pulau. Selanjutnya Vietnam dan Kamboja menyusul pelarangan ekspor pasir ke Singapura beberapa tahun kemudian.

Apapun kendala dan resiko yang ditemui Singapura tidak ambil peduli. Demi kesejahteraan negerinya apapun dilakukan dan berapa pun biayanya pasti dicairkan. Proyek reklamasinya terus berlanjut. Dan ternyata Singapura masih menerima kiriman pasir hasil penyelundupan dari negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Hingga pada tahun 2010 Singapura sudah mengimpor 15 juta ton pasir hasil selundupan dari berbagai negara.

Belajar dari Singapura, Beberapa wilayah di Jakarta Utara mulai dipersolek dengan reklamasi sejak jaman Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 52 tahun 1995. Setelah itu proyek reklamasi sempat lama tidak direalisasikan dan baru mulai dilaksanakan pada tahun 2012 hingga tahun 2017. Namun sayangnya, fungsi reklamasi yang dikerjakan tidak seperti yang diharapkan. Reklamasi dibangun hanya untuk kepentingan bisnis tertentu. sementara wilayah-wilayah di pesisir Jakarta yang terancam tenggelam justru tidak tersentuh proyek.

Utamanya reklamasi itu difungsikan untuk kepentingan pemukiman masyarakat Jakarta. Setidaknya Pemprov DKI Jakarta dapat mengupayakan pembuatan tanggul beton di sepanjang pemukiman penduduk berdataran rendah yang terancam tenggelam.